KNPB Konsulat Indonesia, AMPTPI, FRI-WP, dan Solidaritas Mahasiswa : Gelar Aksi Unjuk Rasa Tuntut Bebaskan Victor Yeimo

Solidaritas mahasiswa melawan Rasisme sulut mengutuk majelis hakim yang berwatak rasis terhadap Victor Yeimo (Foto : Sampari Che/KAWASANPUBLIC.COM)

Minahasa, KAWASANPUBLIC.COM - Demonstrasi  damai dilakukan oleh KNPB Konsulat Indonesia, AMPTPI dan FRI-WP, dan Solidaritas Mahasiswa Gelar Aksi berunjuk Rasa  Tuntut Bebaskan Victor Yeimo, didepan monas kota minahasa dan menyampaikan orasi secara silih bergantian.  Di kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam orasinya salah satu korlap aksi Huwy Sampary menyatakan Ras melanesia adalah barisan nusa marjinal yang diciptakan tuhan diujung timur indonesia tapi juga i dianggap sebagai ras pinggiran yang seringkali menjadi rese bagi kulit putih.

"Memang dari awal integrasi Papua barat ke Indonesia menjadi masalah.hal tersebut Ketika moh hatta tak menghendaki papua bergabung dengan indonesia dikarenakan alasan keterbelakangan dan perbedaan ras dan suku bangsa namun sukarno dengan nada berbeda menarik papua sebagi ujung timur indonesia yang kemudian sebagai dapur pusat negara Indonesia". Ujarnya pada Selasa (11/4/2023). Dikutip dari akun Facebook Sampari Che. 

Lanjut Sampari, Persoalan papua bukan saja kesejahteraan tetapi juga tentang sejarah bangsa.Disinilah letak awal muncul rasisme bagi orang papua di republik ini.

 "Indonesia terlalu jahat atas eksistensi hidup  bagi kami orang papua ,karena selogan bhineka tinggal ika hanya semboyan kosong yang kemudian orang kulit hitam tetap saja menjadi bahan ejekan dan penghinaan yang menyetarakan derajat hidup dengan binatang". Katanya.

Huwy menjelaskan, Masalah rasisme adalah krusial dikarenakan sensitivitas pemerataan ,KAMI BUKAN MONYET,luka hati rakyat papua tidak diperbaiki tapi malah tambah diperparah oleh kelompok penguasa negara indonesia. "Dimana Rasisme terhadap mahasiswa papua 16-17 Agustus 2019 dilakukan oleh oknum anggota TNI, ormas intoleran reaksioner namun perlukan tidak pernah diproses hukum". Ucapnya Sampari.

Menurutnya, Sementara rakyat Papua merasa martabat dan harga diri direndahkan dengan ujaran rasisme terhadap mahasiswa papua. Sebagai upaya membelah harga diri dan memprotes atas rasisme tersebut rakyat papua secara spontanitas melakukan aksi demo damai di seluruh tanah Papua anti rasisme dan minta pelaku ditangkap diadili. "Namun negara tidak mampu memberikan rasa keadilan kepada rakyat papua, dimana oknum anggota TNI dan Ormas reaksioner dan aktor-aktor intelektual tidak ditangkap dan diadili". Katanya.

"Negara melalui aparat kepolisian menangkap puluhan aktivis dan rakyat papua melakukan aksi anti rasisme di Fakfak, Manokwari wamena dan Jayapura  7 orang dituduh aktor dan menjalani proses hukum di pengadilan balikpapan". Katanya 

Pihaknya menilai,  menunjukkan praktek rasisme dan diskriminasi dalam penegakkan hukum dimana korban rasisme diadili dan dihukum sedangkan pelaku di surabaya dibiarkan. "Hal yang sama Victor Yeimo sebagai korban rasisme ikut terlibat sebagai peserta aksi pada 19 Agustus 2019 lalu dikriminalisasi dengan tuduhan pasal makar dan penghasutan. Victor Yeimo sedang melawan praktek rasisme secara struktural dilakukan Indonesia terhadap orang Papua melalui proses hukum yang dihadapi di pengadilan negeri Jayapura." Jelasnya 

Berikut ini keterangan Victor Yeimo :

Victor sudah menjalani 16 kali menjalani proses persidangan,dari fakta persidangan menunjukkan Victor Yeimo tidak bersalah. Tuduhan negara yang dihadapi Victor F Yeimo atas kasus rasisme 2019 dengan tuduhan pasal makar dan pasal 106 dan 110 yang merupakan upaya negara untuk kriminalisasi.

Sebab Pasal makar dan penghasutan merupakan senjata penjajah untuk membungkam terhadap pejuang pro demokrasi dan pembungkaman terhadap perjuangan rakyat papua anti rasisme. 

melalui kepolisian Jaksa didakwakan tidak terbukti melalui saksi- saksi fakta maupun saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum.

Dari semua saksi yang memberikan kesaksian sebagai saksi fakta sesungguhnya bukan saksi fakta namun anggota polisi yang menangkap VY. Sementara keterangan  saksi ahli bahasa tidak mampu memberikan definisi yang jelas tentang kata referendum dan kata merdeka.

Saksi ahli pidana maupun dari saksi ahli bahasa membenarkan keterangan Yang ada di kepolisian dan dakwaan yang ada bahkan keterangan saksi ahli pidana yang dibacakan Jaksa dalam menjelaskan tentang peristiwa 2019.pada hal saksi ahli tidak ada pada saat peristiwa 2019 di papua dan memberikan keterangan tentang peristiwa aksi rasisme bukan kewenangan saksi ahli. 

Dari semua kesaksian menunjukkan semua saksi palsu dan penuh rekayasa oleh negara melalui kepolisian untuk kriminalisasi dan penjarakan Victor Yeimo dengan tuduhan palsu. 

Sementara 3 saksi ahli dua saksi meringankan yang dihadirkan oleh penasehat hukum yang tergabung dalam koalisi Pembela Hukum dan HAM Papua memberikan kesaksian menjelaskan Victor Yeimo tidak bersalah.

Terutama saksi ahli pidana pidana Dr. Amira Paripurna SH LLM menjelaskan bahwa rasisme dan aksi protes anti rasisme adalah dijamin oleh hukum dan undang undang Indonesia bagian dari menyampaikan pendapat dimuka umum. Karena sudah meratifikasi konvensi Jenewa pada tahun 2008 tentang anti rasisme dan dikriminalisasi rasial di Indonesia. 

Sementara pasal makar hanya upaya pembungkaman karena pasal makar itu diadopsi dari hukum pidana Belanda dimana Belanda menggunakan pasal makar sebagai senjata kolonial untuk membatasi gerakan dan pasal anti revolusi di gunakan oleh Perancis terhadap anti revolusi uni Soviet, pada tahun 1920 Belanda sebagai hukum pidana untuk membungkam gerakan revolusi. 

Demikian juga Indonesia adopsi sekarang untuk membungkam gerakan di papua. 

Pasal makar itu apabila :

Upaya pembunuhan presiden dan wakil presiden,
Upaya kudeta pemerintahan dengan kekerasan.
Upaya menganti undang undang dan ideologis suatu negara. 

Selama tiga unsur ini tidak terpenuhi maka tidak bisa digunakan pasal makar untuk menghukum aktivis dan terhadap gerakan Rakyat yang menyampaikan pendapat berdasarkan undang-undang 1945 dan undang undang nomor 9 tahun 1998 pasal 28 tentang menyampaikan pendapat dimuka umum. Dari semua fakta persidangan telah terbukti Victor Yeimo sedang dikriminalisasi oleh negara dengan sentimen politik untuk membungkam Victor Yeimo sebagai aktivis gerakan. 

Ini upaya pembungkaman terhadap gerakan dan aktivis gerakan supaya kepentingan penguasa oligarki jakarta seperti tindakan politik Otonomi khusus jilid II, Pemekaran 4 provinsi kepentingan politik kekuasaan dan politik eksploitasi serta investasi oligarki jakarta dan imperialisme global bisa berjalan mulus tanpa ada hambatan di Papua.

Sidang lanjutan yang ke 17 terhadap Victor Yeimo  dengan agenda sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa penuntut umum pada tanggal 11 April 2023.

Sidang tuntutan sidang pledoi dan sidang putusan nanti dibutuhkan desakan, dan dukungan publik. Karena Victor Yeimo sedang melawan praktek rasisme Indonesia terhadap orang papua.  

Rakyat papua sorong sampai merauke memiliki tanggung Jawab moral tapi juga bagian dari korban rasisme bersama Victor Yeimo melawan dan menolak praktek rasisme dan diskriminasi rasial dilakukan Indonesia secara struktural dan masif terhadap bangsa Papua. 

Sidang lanjutan dengan Agenda sidang Tuntutan jaksa kepada Victor Yeimo pada 11 April 2023 di pengadilan negeri kelas 1A Jayapura.

Oleh karena itu kami Solidaritas yang tergabung dalam melawan rasisme papua di wilayah minahasa menegaskan :

Bebaskan Victor Yeimo tanpa syarat tanpa syarat karena keseluruhan orang papua adalah korban rasisme oleh negara. 
Kami mendesak pemerintah  Indonesia, Kapolri  Polda Papua, Jaksa penuntut umum hentikan kriminalisasi terhadap Victor Yeimo  segera bebaskan tanpa syarat.
mayelis hakim stop politisasi dalam sidang aktivis kemanusiaan viktor yeimo bebaskan tanpa syarat.
Negara lajak tangkap dan diprorses hukum lapu didakwa makar  adalah pelaku rasis disurabaya bukan viktor yeimo karena vikrot yeimo adalah korban rasisme. 
Negara Hentikan kriminalisasi aktivis  mahasiswa dan kemanusiaan demi kepentingan oligarki ,segerah buka ruang demokrasi seluasnya bagi rakyat bangsa Papua.
Bebas semua tahanan politik papua tanpa syarat.
Hentikan proyek politik penguasaan papua melalui kebijakan sentralistik yang hanya kepentingan oligarki.
Hentikan  OTSUS dan DOB krena otsus gagal dalam pelaksanaan 20 tahun lalu berikan kembali referendum bagi papua.